 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Perbaikan Pelayanan Publik di Kanwil BPN Papua Barat - Foto Kementerian ATR/BPN |
Reportasebanua.online, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat secara daring, Senin (2/12/2024). Dalam pengarahan pertamanya ini, Nusron menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang.
Menteri Nusron menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama bagi seluruh jajaran BPN. Ia mengingatkan bahwa keluhan masyarakat terhadap pelayanan biasanya terkait waktu penyelesaian yang lama dan pungutan liar (pungli).
“Tugas kita adalah mengubah citra pelayanan menjadi cepat dan bersih. Ini membutuhkan pembenahan sistem dan sumber daya manusia,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, pembenahan bisa dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis melalui penerapan teknologi informasi (IT). Meski demikian, percepatan pelayanan tetap harus mengutamakan akuntabilitas dan manajemen risiko.
Selain pelayanan pertanahan, Nusron juga mendorong pegawai BPN untuk meningkatkan pemahaman di bidang tata ruang. Ia mengakui bahwa sebagian besar pegawai memiliki keahlian di bidang pertanahan, namun kurang mendalami aspek tata ruang.
“Bapak/Ibu juga harus memahami isu tata ruang dan mampu berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Jhon Wiclif Aufa, menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. Meski memiliki keterbatasan SDM, pihaknya optimis dapat menyerap anggaran hingga 98% di tahun ini, meningkat dari 96% pada tahun sebelumnya.
“Kami akan terus mendukung program strategis Kementerian ATR/BPN untuk memajukan Papua Barat,” ujar Jhon.
Pengarahan ini diikuti oleh 10 Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Papua Barat, yakni:
- Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari,
- Kota Sorong,
- Kabupaten Sorong,
- Kabupaten Sorong Selatan,
- Kabupaten Raja Ampat,
- Kabupaten Tambrauw,
- Kabupaten Teluk Bintuni,
- Kabupaten Teluk Wondama,
- Kabupaten Kaimana, dan
- Kabupaten Fakfak.
Pertemuan daring ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Langkah yang diambil Menteri Nusron Wahid ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pertanahan dan tata ruang. Dengan pembenahan sistem, peningkatan SDM, dan kolaborasi lintas sektor, Kanwil BPN Papua Barat berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, bersih, dan transparan, sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN.