Reportasebanua.online, Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung pada Minggu (09/06/2024). Dari 136 sertipikat yang diserahkan, dua di antaranya diperuntukkan bagi tempat ikonik di Bandung, yaitu Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.
 |
| Menteri AHY Serahkan 136 Sertipikat Tanah Elektronik, Kini Gedung Sate dan Lapangan Gasibu Resmi Miliki Kepastian Hukum - Foto Kementerian ATR/BPN |
Terbitnya Sertipikat Tanah Elektronik bagi aset pemerintah ini menjadi bukti sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan kementerian/lembaga lain yang berjalan dengan baik.
"Ini adalah upaya yang tidak mudah dan hasil kerja keras kita semua. Karena itu, kami mohon mari kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini. Mudah-mudahan ke depan, pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik," kata Menteri AHY dalam sambutannya usai menyerahkan sertipikat.
Ia berharap dengan sinergi dan kolaborasi yang apik dapat mewujudkan pendaftaran 120 juta bidang tanah pada akhir tahun 2024.
"Kita juga kejar secara paralel untuk sertipikasinya. Alhamdulillah, saat ini sudah mencapai lebih dari 113 juta bidang tanah terdaftar," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Pendaftaran bidang tanah menjadi suatu hal yang fundamental. Selain menghadirkan legalisasi aset untuk masyarakat, pendaftaran tanah yang menjadi bagian dari Reforma Agraria ini juga dapat menata akses ekonomi bagi masyarakat.
"Kita berupaya untuk melakukan Redistribusi Tanah dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi," lanjut Menteri AHY.
Penambahan nilai ekonomi menjadi dampak positif dari terdaftarnya bidang tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, penambahan nilai ekonomi sejak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dijalankan tahun 2017 lalu hingga saat ini telah mencapai lebih dari Rp6.519 triliun.
"Bagi negara, ini sangat berarti, baik berupa PPh, BPHTB, PNBP, maupun Hak Tanggungan. Khusus di Provinsi Jawa Barat, tahun 2023 saja penambahan nilai ekonominya mencapai Rp164,9 triliun. Ini juga sesuatu yang luar biasa," imbuh Menteri AHY.
Sebagai informasi, sertipikat yang diserahkan kali ini antara lain untuk aset milik Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintahan Kota Bandung, BBWS, PT KAI, dan masyarakat Jawa Barat.
Hadir dalam kesempatan ini sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, serta Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat dan jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat.