 |
| Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah untuk Warga Lebak dan Serang: Tegaskan Kepastian Hukum - Foto Kementerian ATR/BPN |
Reportasebanua.online, Lebak – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menunjukkan komitmennya untuk memastikan hak warga negara atas kepemilikan tanah dengan memberikan kepastian hukum.
Pada Jumat (10/1/2025), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyerahkan 34 sertipikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Lebak dan Kota Serang.
Menko AHY menegaskan bahwa penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan legalitas formal atas kepemilikan tanah kepada masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mempercepat proses sertipikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kepastian hukum, masyarakat tidak hanya memiliki rasa aman, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah mereka untuk kegiatan ekonomi yang produktif, seperti agunan perbankan atau pengembangan usaha.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempermudah proses sertipikasi tanah bagi masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan memastikan setiap warga negara mendapatkan hak atas tanah yang mereka miliki," jelas Ossy.
Penyerahan sertipikat tanah ini memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam mendorong pembangunan daerah. Legalitas tanah memungkinkan masyarakat mengakses fasilitas pembiayaan, menjamin perlindungan hukum, dan meminimalkan konflik terkait kepemilikan tanah.
Langkah ini juga merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Presiden untuk menyelesaikan sertipikasi tanah di seluruh Indonesia, guna menciptakan tatanan agraria yang lebih adil dan sejahtera.
Dengan kegiatan seperti ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik di sektor pertanahan.