Reportase Banua

Pesan Menteri Nusron kepada Kanwil BPN NTB dan Bengkulu: Tata SDM untuk Optimalkan Pelayanan Publik

 
Pesan Menteri Nusron kepada Kanwil BPN NTB dan Bengkulu: Tata SDM untuk Optimalkan Pelayanan Publik - Foto Kementerian ATR/BPN

Reportasebanua.online, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan arahan strategis kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bengkulu dalam rapat daring yang digelar pada Rabu (11/12/2024). 

Fokus utama dalam arahannya adalah penataan sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan beban kerja dan kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.

“Kantor Pertanahan dengan volume pelayanan yang rendah akan dikurangi jumlah pegawainya. Sebaliknya, kantor dengan beban pelayanan tinggi akan diperkuat jumlah SDM-nya untuk mempercepat proses pelayanan,” tegas Nusron Wahid.

Menteri Nusron menegaskan bahwa 75-80% tugas utama Kementerian ATR/BPN berfokus pada layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penataan SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik di satuan kerja BPN di seluruh Indonesia berjalan optimal.

“Selama 51 hari menjabat, saya melihat bahwa mayoritas masalah di pelayanan publik adalah durasi layanan yang lama. Kita harus menyelesaikan hal ini dengan cepat,” ujar Nusron Wahid.

Selain penataan SDM, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya modernisasi sistem pelayanan. Ia mendorong simplifikasi business process dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi (IT) untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

“Business process kita mungkin sudah cukup baik untuk kebutuhan lima tahun lalu, tetapi masyarakat terus berkembang. Kita harus inovatif dan tidak berpuas diri. Fokus kita adalah percepatan pelayanan,” tambah Nusron Wahid.

Arahan ini menjadi momen penting yang menandai 51 hari kepemimpinan Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Rapat daring ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, seperti Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas), Harison Mocodompis; serta jajaran Kanwil BPN Provinsi NTB dan Bengkulu.

Melalui arahan ini, Menteri Nusron berharap pelayanan Kementerian ATR/BPN semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.



Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak