Kementerian ATR/BPN Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) untuk 12 Kantor Pertanahan - Foto Kementerian ATR/BPN
Reportasebanua.online, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencatatkan prestasi dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 12 Kantor Pertanahan (Kantah).
Penghargaan ini diberikan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan bahwa predikat WBK ini merupakan bukti nyata dari komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di pusat maupun daerah, dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Kami mendorong semua Kantah untuk melakukan inovasi layanan, mempermudah akses bagi masyarakat, dan memperbaiki sarana prasarana. Dari 27 Kantah yang diusulkan, 12 akhirnya berhasil mendapatkan predikat WBK setelah penilaian internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal,” ujar Suyus Windayana.
Predikat WBK ini diberikan langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, kepada 12 Kantah penerima, yakni:
- Kantah Kota Mojokerto
- Kantah Kota Probolinggo
- Kantah Kota Kediri
- Kantah Kota Pekalongan
- Kantah Kabupaten Kendal
- Kantah Kabupaten Temanggung
- Kantah Kota Palopo
- Kantah Kota Bukittinggi
- Kantah Kabupaten Tojo Una-Una
- Kantah Kota Cilegon
- Kantah Kota Kulon Progo
- Kantah Kabupaten Lampung Selatan
Sejak 2018 hingga 2024, Kementerian ATR/BPN telah meraih 51 predikat WBK dan 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menyongsong 2025, Kementerian ATR/BPN menargetkan 50 Kantor Pertanahan untuk meraih predikat WBK/WBBM.
“Zona Integritas adalah program strategis internal yang menuntut perubahan signifikan dalam layanan publik. Komitmen ini melibatkan seluruh lapisan, mulai dari Kepala Kantah hingga staf di lapangan, untuk memastikan kemudahan layanan masyarakat,” jelas Suyus Windayana.
Kegiatan yang turut dihadiri Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, serta para pimpinan Komisi II DPR RI, menjadi momentum penting untuk mengapresiasi capaian instansi pemerintah dalam menciptakan zona integritas.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan dukungan terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Acara ini juga dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Elijas B. Tjahajadi; serta sejumlah pejabat penting lainnya.