Reportasebanua.online, Jakarta — Dalam upaya memperkuat pengelolaan aset tanah negara dan mendukung ketahanan pangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin (11/11).
 |
| Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Sepakati Penguatan Kerja Sama dalam Pengamanan Tanah Aset Negara dan Ketahanan Pangan - Foto Kementerian ATR/BPN |
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini membahas sinergi kedua kementerian dalam pengamanan tanah negara, penataan ulang aset, hingga proyek ketahanan pangan di Papua.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Nusron menggarisbawahi pentingnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam pengamanan tanah yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Ia menyebutkan bahwa banyak aset tanah yang dialokasikan untuk TNI telah mengalami perubahan fungsi, sehingga perlu dilakukan sertifikasi dan penataan ulang untuk memastikan aset negara tetap aman dan dikelola sesuai fungsinya.
"Kita bekerja sama untuk melakukan penataan ulang dan sertifikasi agar tanah aset negara terjamin keberadaannya," ujar Nusron Wahid.
Selain pengamanan aset, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mendukung proyek ketahanan pangan nasional, dengan menyediakan lahan untuk mencetak sawah di Papua dan wilayah lainnya. Nusron menyampaikan bahwa pihaknya akan mempercepat pelepasan dan sertifikasi lahan seluas 1 juta hektare di Papua sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
"Pak Menhan sangat perhatian pada kelanjutan proses pelepasan lahan ini untuk mencetak sawah di Papua," ungkapnya.
Topik lain yang menjadi fokus kerja sama adalah penyelesaian konflik pertanahan, terutama sengketa yang melibatkan aset-aset yang berpengaruh terhadap sistem pertahanan. Nusron menyatakan bahwa konflik tanah antara negara dengan individu atau korporasi menjadi isu penting yang harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan nasional.
“Kami membahas bersama Pak Sjafrie langkah strategis untuk menangani konflik yang berpotensi menghambat sistem pertahanan kita,” jelas Nusron.
Di samping itu, kerja sama juga akan melibatkan penyediaan lahan bagi kepentingan militer, seperti lokasi latihan dan pembangunan pangkalan TNI. Menteri Nusron mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan membantu menyisir dan mengamankan lahan yang diperlukan untuk kepentingan ini.
"Lahan yang selama ini menjadi milik TNI, namun dikuasai pihak lain, menjadi prioritas utama untuk diselamatkan," tambahnya.
Diskusi ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya mengamankan aset negara tetapi juga memperkuat sinergi lintas kementerian dalam menjaga ketahanan pangan dan pertahanan negara.