Reportasebanua.online, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan Program 100 Hari Kerjanya dalam Kabinet Merah Putih di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Rabu (30/10/2024).
 |
| Komitmen Menjadi Bagian dari Solusi Masalah Pertanahan, Komisi II DPR RI Dukung Program 100 Hari Kerja Menteri Nusron - Foto Kementerian ATR/BPN |
Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan sembilan program kerja yang akan difokuskan untuk mengatasi masalah pertanahan di Indonesia.
Program-program kerja yang disampaikan Menteri Nusron mendapat tanggapan positif serta dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.
"Komitmen kami, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, adalah untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai masalah pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Jika terdapat bottleneck pada level regulasi undang-undang, kami akan bekerja keras untuk menghadirkan fast track legislation," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
"Jika Pak Menteri menargetkan 100 hari untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang telah berpuluh tahun belum terselesaikan sejak republik ini berdiri, kami pun siap bekerja sama untuk membahas dan memutuskannya," tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI juga menekankan bahwa penyelesaian masalah pertanahan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan.
"Penyelesaian isu ini adalah bagian dari kedaulatan nasional; seberapa kuat negara menegakkan hukum pertanahan terhadap siapa pun di republik ini, tanpa pandang bulu," tegas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dukungan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, khususnya terkait program penertiban Hak Guna Usaha (HGU).
"Saya sangat mengapresiasi Program 100 Hari yang disampaikan Pak Menteri. Program ini cukup menggambarkan visi Prabowo-Gibran. Mudah-mudahan program ini berhasil diterapkan di ATR/BPN," ucapnya.
Bahtra berharap bahwa program tersebut dapat meningkatkan produktivitas lahan HGU, sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Kami berharap agar produktivitas lahan HGU ini terus meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai melalui kontribusi dari sektor pertanahan," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Dalam rapat kerja ini, Menteri Nusron hadir didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Rapat tersebut juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yaitu Aria Bima, Dede Yusuf, Zulfikar Arse Sadikin, dan Bahtra, serta sejumlah anggota Komisi II lainnya.