 |
| Kerja Sama Kanwil BPN Provinsi dan Kantah se-Jawa Timur dengan PWNU, Menteri Nusron: Untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Milik NU - Foto Kementerian ATR BPN |
Reportasebanua.online, Surabaya – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Kamis (21/11/2024).
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan (Kantah) dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Jawa Timur.
“Kerja sama ini bertujuan untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah yang dimiliki oleh NU, baik secara struktural maupun oleh komunitas keagamaan berbasis NU di Jawa Timur. Kami mendorong pendaftaran, pemetaan, dan sertifikasi tanah di setiap kabupaten/kota. Keluarga besar NU memiliki kepentingan untuk menyelamatkan aset-aset tanah yang dimilikinya, agar ke depan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa atau konflik tanah,” ujar Menteri Nusron di Kantor Pengurus PWNU Kota Surabaya.
Kerja sama yang diresmikan hari ini berkaitan dengan Percepatan Layanan Pertanahan dan Sertifikasi Tanah Milik serta Tanah Wakaf Badan Hukum Perkumpulan NU. Menteri Nusron juga menegaskan bahwa, selain tanah wakaf, Kementerian ATR/BPN turut mempercepat sertifikasi tanah rumah ibadah lainnya.
“Selain NU, Muhammadiyah juga akan mendapat kemudahan dalam sertifikasi tanahnya. Kami akan mempermudah proses sertifikasi untuk semua pihak, termasuk aset gereja,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron menyerahkan sembilan sertifikat tanah wakaf milik Perkumpulan NU dan tiga sertifikat tanah wakaf lainnya di Jawa Timur.
Pendaftaran tanah wakaf ini terus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan umat dalam beribadah.
Ketua PWNU Jawa Timur, Abdul Hakim Mahfudz, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah mempermudah pendaftaran tanah wakaf untuk Perkumpulan NU.
Ia berharap kegiatan ini dapat mempercepat layanan dan menertibkan administrasi pertanahan, khususnya di Jawa Timur.
“Kami menyadari banyaknya permasalahan terkait sertifikat tanah wakaf non-produktif, dan sekarang layanan ini sudah dipermudah. Dengan adanya berbagai perubahan, kami semakin maju berkat partisipasi aktif masyarakat dan bantuan pemerintah. Proses sertifikasi untuk pondok pesantren dan yayasan kini dapat diproses lebih cepat,” ungkap Ketua PWNU Jawa Timur.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri.
Turut hadir pula Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Anwar Manshur; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH Anwar Iskandar; dan para Kepala Kantah se-Jawa Timur.