Reportasebanua.online, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mempertegas komitmennya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta.
 |
| Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Wujudkan Amanat Presiden Prabowo tentang Swasembada Pangan - Foto Kementerian ATR/BPN |
Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, dalam sambutannya menekankan pentingnya keberlanjutan program Reforma Agraria, yang menjadi instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Yulia mengajak seluruh jajarannya untuk terus berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini guna mencapai tujuan bersama, yakni keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersinergi mewujudkan Reforma Agraria. Program ini bukan hanya soal distribusi tanah, tapi juga terkait erat dengan ketahanan pangan, yang menjadi fokus pemerintahan saat ini,” ungkap Yulia.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan ini adalah bagaimana Reforma Agraria dapat mendukung target swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperluas lahan pertanian dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup guna menghadapi tantangan global.
“Target swasembada pangan Presiden Prabowo merupakan amanat penting yang memerlukan dukungan semua pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN. Reforma Agraria hadir sebagai solusi dalam menambah luas lahan pertanian melalui redistribusi lahan dan penataan aset tanah, sehingga ketahanan pangan bisa dicapai,” jelas Yulia.
Program redistribusi lahan ini, kata Yulia, juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang menjadikan Reforma Agraria sebagai prioritas nasional.
Yulia juga menekankan bahwa keberhasilan program Reforma Agraria tidak bisa dicapai hanya oleh satu instansi. Kementerian ATR/BPN harus memperkuat kerjasama lintas sektor dengan berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
“Kolaborasi adalah kunci utama. Tidak hanya antar instansi di internal ATR/BPN, tetapi juga dengan kementerian lain. Kami semua harus bersatu padu dalam mencapai tujuan besar ini,” tambahnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di seluruh tingkat manajemen, dari pimpinan hingga staf lapangan, agar seluruh pihak memiliki peran aktif dalam pelaksanaan program ini. Dengan adanya sinergi yang kuat, percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dapat terwujud, terutama dalam upaya mendukung ketahanan pangan.
Acara ini juga menghadirkan sesi diskusi panel yang melibatkan tokoh-tokoh penting di sektor agraria, salah satunya Surya Tjandra, mantan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022. Dalam sesi tersebut, dibahas berbagai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Reforma Agraria di lapangan, termasuk strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan produktif.
Selain Surya Tjandra, kegiatan ini turut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari seluruh Kantor Wilayah BPN di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas Reforma Agraria ke depannya.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan tekad kuat untuk terus mendorong realisasi Reforma Agraria sebagai bagian dari solusi mencapai ketahanan pangan nasional. Dengan redistribusi lahan yang tepat sasaran dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimis dapat memenuhi target swasembada pangan yang ditetapkan hingga tahun 2029.
“Program ini tidak hanya bicara soal keadilan agraria, tetapi juga tentang kedaulatan pangan dan keberlanjutan bangsa. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat terus berkomitmen dan berkolaborasi demi Indonesia yang lebih sejahtera,” tutup Yulia Jaya Nirmawati.